Kata Sesepuh Agraria

Siapa Bilang Reformasi Agraria Itu Hanya Bagi-bagi Tanah?

Baca Selengkapnya »

Kasus Pajak: Dakwaan Jaksa Melanggar Azas Nebis in Idem

Kategori: Berita Umum - Dibaca: 618 kali
Jumat, 13 Januari 2012 - 06:14:23 WIB
 

Terimakasih, Saat Ini Anda Sedang Berada Dalam Halaman: HOME » Berita Umum » Kasus Pajak: Dakwaan Jaksa Melanggar Azas Nebis in Idem

SACOM (SUARAAGRARIA.COM) - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menghadirkan mantan tax manager Asian Agri Suwir Laut ke muka persidangan. Dalam agenda sidang kali ini membacakan pembelaan (Pledoi) dari Penasehat hukum terdakwa. Kamis (12/1/2012).
Di hadapan ketua majelis hakim yang diketuai oleh Martin Ponto, tim kuasa hukum yang diwakili oleh M Assegaf, Luhut M Pangaribuan, Yan Apul dan Hinca Pandjaitan menilai kasus ini tidak tepat diproses secara pidana karena sudah ditempuh melalui proses administrasi pajak. "Dakawaan Jaksa melanggar azas Nebis in Idem," tegas kuasa hukum.  
Tim kuasa hukum juga menilai surat dakwaan jaksa prematur karena pada hakikatnya skala prioritas perpajakan lebih ditekankan pada optimalisasi penerimaan negara, bukan pada aspek sanksi pidana.
Artinya, tujuan hukum pajak, pada dasarnya, bukanlah untuk mempidanakan Wajib Pajak, tetapi bagaimana agar uang pajak dapat direalisasikan sebagai sumber penerimaan negara.
Dengan demikian, menurut mereka, pengenaan sanksi administratif sebagai upaya yang pertama dalam menyelesaikan sengketa pajak haruslah diterapkan, sehingga pemberian sanksi pidana di dalam undang-undang KUP sebenarnya merupakan senjata pamungkas (terakhir) yang akan diberikan apabila sanksi administrasi dirasa belum cukup untuk mencapai tujuan penegakan hukum dan rasa keadilan di dalam masyarakat.
Dalam pembelaannya, tim kuasa hukum juga menegaskan tidak ada satu alat buktipun yang membuktikan kesalahan terdakwa Suwir Laut melakukan tindak pidana pajak, sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
Suwir Laut tidak terbukti melakukan empat tindak pidana pajak sebagaimana didakwakan oleh Jaksa yang meliputi biaya Jakarta, biaya hedging, biaya manajemen fee dan transaksi penjualan ekspor.
Tim kuasa hukum juga menyampaikan bahwa kasus pidana pajak Asian Agri ini tidak bisa diselesaikan secara pidana pajak, karena aturan pidana pajak untuk menghukum terdakwa Suwir Laut,  tidak jelas dan tidak tegas.
Ketentuan pidana pajak dalam pasal 38 dan 39 UU KUP No. 16 tahun 2000, tidak dapat diterapkan langsung kepada terdakwa, karena kerugian pada pendapatan negara dalam pasal 38 dan pasal 39 tersebut adalah unsur terpenting yang harus dibuktikan.
Disamping itu, SPT ke 14 perusahaan Asian Agri dari tahun pajak 2002 hingga 2005, sudah melalui proses administrasi pajak, bahkan 8 perusahaan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Pajak.
Oleh karenanya tim kuasa hukum memohon kepada Majelis Hakim agar berani menerapkan adagium in dubio pro reo yaitu memutus bebas Terdakwa Suwir Laut karena  Terdakwa tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan tidak harus menanggung kesalahan yang tidak ada padanya.
Sebelumnya jaksa Penuntut Umum menuntut Suwir Laut dengan hukuman tiga tahun penjara. Majelis hakim menunda persidangan hingga pekan depan dengan agenda pembacaan replik dan pencocokan bukti asli. (tur)

BACA JUGA BERITA INI:Kasus Gayus - Dhana Buat Ditjen Pajak Lakukan Reformasi BirokrasiKomnas HAM: Ada Dugaan Mafia Tanah Bermain di BitungNU Dukung Pajak Asal Ada Ketegasan Pemerintah Kepada PelanggarJames Gunarjo Tolak Tuntutan Jaksa, Karena Bukan Pegawai Bhakti Investama
** Jaringan Internet Anda Lamban? Silahkan Pindah ke Versi Ringan, Link: SUARAAGRARIA.COM Mobile VersionTAG TERKAIT ... suaraagraria.com tag ...



0 Komentar














Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)